AKANKAH PP NOMOR 51 TAHUN 2009 “ TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN ” MAMPU MENGANGKAT EKSISTENSI PROFESI APOTEKER ? SEMOGA

Tertanggal 1 September 2009 yang lalu, presiden SBY sudah menandatangani PP ( Peraturan Pemerintah ) yang mungkin akan membawa perubahan nasib bagi profesi yang selama ini terus berupaya agar eksistensinya di dunia kesehatan bisa lebih diakui. Hendaknya seluruh apoteker yang ada di Indonesia menyempatkan diri untuk membaca PP ini, sehingga keberadaan peraturan ini tidak menjadi sia-sia. Menurut pemahaman saya apabila peraturan ini bisa dijalankan dengan baik, maka upaya untuk meraih pengakuan terhadap eksistensi profesi apoteker, baik oleh masyarakat maupun oleh profesi lain akan menemui jalan yang terang.

Beberapa inti dari PP ini yang bisa saya ambil adalah sebagai berikut :

  1. Akan ada pembagian yang jelas antara apoteker yang bekerja pada pelayanan kefarmasian dan apoteker yang bekerja pada fasilitas produksi dan distribusi atau penyaluran. Hal ini ditegaskan dengan surat penugasan yang akan mereka terima. Untuk apoteker yang bekerja di fasilitas pelayanan farmasi akan menerima SIPA ( Surat Izin Praktek Apoteker ) sedangkan pada kedua fasilitas terakhir berupa SIK ( Surat Izin Kerja ). Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kefarmasian adalah apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, toko obat, klinik, dan praktek bersama dokter. Apabila aturan ini bisa dipatuhi, maka tidak akan ada lagi apoteker yang sudah tercatat bekerja di industri farmasi atau sarana distribusi yang merangkap sebagai Apoteker Pengelola Apotek karena izin yang mereka terima berbeda.
  2. Ketika seorang apoteker memutuskan untuk bekerja di sarana pelayanan kefarmasian, maka ia seharusnya menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab. Dalam PP ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Jadi seharusnya ke depan, tidak ada lagi apoteker yang menjadi penanggung jawab suatu apotek hanya sesekali datang ke apotek yang menjadi tanggung jawabnya, atau tidak akan ada lagi apoteker yang bekerja di rumah sakit yang tidak memantau pengobatan yang sedang dijalani oleh pasien. Apabila perbuatan yang tidak bertanggung jawab ini tetap dilakukan oleh apoteker, berarti tindakannya tersebut melanggar PP dan yang penting lagi dia tidak peduli dengan peningkatan kualitas hidup konsumen obat/ pasien yang menjadi pelanggannya. Bukankah pelayanan profesi adalah pelayanan yang bersifat langsung dan bertanggung jawab ? Hendaknya apoteker meluangkan waktunya kembali untuk membaca sumpah yang pernah ia ucapkan ketika akan menyandang profesi ini.
  3. Semoga tidak ada lagi kalimat-kalimat pesimis yang akan terucap, seperti aturan dibuat untuk dilanggar. Semoga semua pihak yang terlibat dalam dunia farmasi dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawabnya. Pemerintah hendaknya tidak hanya pandai menelurkan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan, tapi juga mampu bertanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Apoteker yang ada di BPOM dan instansi kesehatan pemerintah hendaknya dapat memberikan contoh kepada apoteker lainnya sebagai promotor akan tegaknya pelaksanaan PP ini demi bangkitnya profesi apoteker. Bapak dan Ibu dosen hendaknya mampu mencetak apoteker-apoteker masa depan yang lebih bermutu dan kompeten. Begitu pula dengan apoteker lain yang bekerja di tempat-tempat lain hendaknya bisa menjaga komitmen untuk mengangkat eksistensi profesi kita.
  4. 

 BRAVO APOTEKER INDONESIA.

5 Tanggapan to “AKANKAH PP NOMOR 51 TAHUN 2009 “ TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN ” MAMPU MENGANGKAT EKSISTENSI PROFESI APOTEKER ? SEMOGA”

  1. Emang rumit kalau dah bicara tentang peraturan di Indonesia. Di salah satu pihak ingin maju disisi lain tidak. Kalau memang itu harus di tegakkan tidak boleh pandang bulu. Orang-orang senior yang menjabat PNS juga mesti harus melepaskan tanggung jawabnya sebagai APA di apotek, RS, dll.

    • Saya sependapat dengan mas Farid. Siapa pun yang tidak bisa melakukan tanggung jawabnya secara penuh di apotek, sebaiknya dengan hati legowo mau mundur sebagai APA. Hal ini demi kemajuan profesi apoteker

  2. Apa apoteker yg kerja di BPOM tidak bisa jadi penanggung jawab apotek?

  3. jgnlah kita terlalu terpaku pada peraturan d indonesia . apoteker itu kompetensinya banyak kan. mau memantau obat juga ga harus di rumahsakit. bisa saja kan seupama ada pasien rawat jalan gt kita pantau. di apotek, bahkan tetangga2 kita yg sakit, terus sering2 bakti sosial…. uang mah masalah belakangan.🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: