TURUT MENGOMENTARI RUU PERKAWINAN

Dalam seminggu terakhir ini, RUU Perkawinan terus menuai kontroversi terutama rancangan yang memuat tentang hukuman pidana bagi mereka yang melakukan nikah sirri atau nikah yang dilakukan di bawah tangan alias nikah tanpa pencatatan di KUA. Menuai kontroversi karena banyak pihak yang setuju, di sisi lain pihak yang menentang juga tidak sedikit. Sabagai bagian dari anak bangsa, saya juga ingin menyampaikan pandangan saya terhadap permasalahan ini sebagai berikut :

  1. Saya mendukung upaya pemerintah untuk melakukan pencatatan terhadap seluruh perkawinan yang terjadi di negeri ini. Pencatatan ini penting karena di Indonesia yang berlaku adalah hukum Indonesia bukan hukum Islam. Sehingga dengan adanya pencatatan, maka seluruh pihak yang terkait ( suami, istri, anak ) akan mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Misalnya masalah hak waris, hak anak untuk mendapatkan akte kelahiran yang nantinya akan sangat diperlukan dalam tahap-tahap kehidupannya ( bersekolah, menikah, dll ), dan hak-hak lainnya. Pencatatan pernikahan ini tidak hanya terhadap pernikahan pertama saja tetapi juga terhadap pernikahan kedua, ketiga dan seterusnya bagi pihak-pihak yang melakukan poligami.
  2. Saya tidak sependapat dengan rancangan yang ingin mempidanakan para pelaku nikah sirri, dengan alasan sebagai berikut :
  • Nikah sirri secara Islam dihalalkan. Aneh rasanya jika terhadap orang yang berbuat sesuatu yang halal kemudian harus dipidanakan. Walaupun Indonesia bukan negara Islam, tapi harus diingat mayoritas masyarakatnya beragama Islam sehingga ajaran agama ini harus mendapat perhatian yang semestinya. Belum lagi kalau kita bandingkan dengan pelaku kumpul kebo yang sebagian juga memiliki anak. Dari sisi anak dan wanita serta status hubungan mereka di mata hukum Indonesia, keduanya  sama, tapi mengapa terhadap pelaku kumpul kebo ini tidak diberlakukan hal yang sama? Kumpul kebo dalam agama Islam adalah perbuatan yang haram.  Aneh rasanya ketika nanti kita melihat orang yang melakukan sesuatu yang halal di mata Allah SWT dipenjarakan sedangkan mereka yang berbuat haram bisa hidup dengan bebasnya di luar bui. Belum lagi legalitas yang diberikan terhadap tempat-tempat prostitusi. Di mana kearifan dan kebijaksanaan pihak-pihak pembuat kebijakan ?
  • Nikah sirri dilakukan orang dengan berbagai alasan yang menurut saya antara lain sebagai berikut :

a.    Orang-orang yang merasa memiliki kemampuan secara ekonomi tapi ingin memiliki istri lebih dari satu dan mereka tidak ingin pernikahan kedua atau ketiganya ini diketahui oleh orang lain, misalnya oleh istri pertama atau instansi tempatnya bekerja. Salah satu pelaku nikah sirri yang masuk ke dalam kelompok ini barangkali para pejabat pemerintah. Menurut saya bagi pelaku yang masuk kelompok ini terlebih kalau mereka adalah PNS sebetulnya dapat dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan PNS.

b.    Orang yang merasa memiliki kemampuan secara ekonomi disamping itu memiliki pemahaman agama yang baik. Menurut saya yang masuk kategori ini adalah para pemuka agama yang melakukan poligami. Dengan pemahaman agama yang baik masalah hak waris barang kali tidak akan menjadi masalah kerena Islam punya aturan sendiri yang komprehensif tentang hak waris. Tetapi sekali lagi karena kita juga hidup dengan aturan hukum Indonesia alangkah bijaksananya jika para pelaku kelompok ini juga menyadari perlunya mereka mencatatkan seluruh pernikahannya di KUA.

c.     Orang-orang melaksanakan nikah sirri karena alasan ekonomi. Ada pendapat yang berkembang di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan secara tercatat di pemerintah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Bagi masyarakat yang secara ekonomi tergolong lemah bahkan sangat lemah, masalah biaya menjadi faktor utama kenapa mereka menempuh pernikahan secara sirri. Di samping masalah biaya, faktor pengetahuan yang rendah serta kurangnya informasi juga menjadi beberapa penyebab. Khusus mengenai biaya yang harus dikeluarkan ketika ingin melakukan pernikahan secara tercatat, ada banyak cerita-cerita yang negatif dari penghulu KUA seperti adanya tawar menawar biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang ingin melakukan pernikahan untuk mendatangkan penghulu KUA ke tempat proses pernikahan. Usul saya adalah hendaknya pemerintah dalah hal ini Depag sudah harusnya menentukan standar biaya pernikahan tidak hanya biaya resmi yang disetor ke pemeritah tapi juga biaya transportasi yang harus ditanggung oleh orang yang menikah untuk mendatangkan petugas KUA. Penetapan biaya transportasi ini bisa berdasarkan radius dari KUA atau berdasarkan wilayahnya. Dan tarif ini harus diumumkan secara terbuka ke publik sehingga tidak perlu lagi ada tawar menawar harga antara keluarga pihak yang menyeleng. Khusus terhadap kelompok ekonomi lemah hendaknya ada harga khusus atau menikah secara gratis.

  • Hendaknya pemerintah lebih memikirkan upaya-upaya untuk meminimalkan perbuatan-perbuatan negatif yang ada di tengah masyarakat terlebih dahulu sebelum memikirkan hal-hal yang  lain. Jangan malah mempidanakan perbuatan-perbuatan yang menurut agama saja diperbolehkan.

3.   Poligami halal dalam agama Islam tetapi dengan persyaratan yang sangat berat. Sehingga bagi mereka yang tidak/ belum bisa melaksanakan ajaran Islam secara kaffah atau menyeluruh, hendaknya memikirkan secara sangat mendalam sebelum memutuskan untuk berpoligami. Pikirkan perasaan istri pertama, anak-anak dan sebagainya.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: